Transformasi digital termasuk kedalam salah satu Transforması Indonesia pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus melakukan peningkatan pelayanan bagi masyarakat dalam menjawab tantangan digital. Salah satunya adalah peralihan dokumen pembuktian kepemilikan tanah digital melalui sertipikat elektromk. Perubahan sertipikat elektronik tidak hanya berubah bentuk fisiknya namun juga proses penerbitannya. Hal baru ini menimbulkan penyesuaian bagi masyarakat selaku penerima kebijakan dan bagi Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan penerbitan sertipikat tanah elektronik di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dan menganalisis faktor yang memengaruhi kebijakan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi pustaka. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sekunder Subjek penelitian meliputi masyarakat Kota Yogyakarta yang telah memiliki sertipikat elektronik. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data (data resduction), penyajian data (data display) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertipikat elektronik telah dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 dan Petunjuk Teknis Nomor 3 Tahun 2024. Kesesuaian tersebut dilihat dari aspek pelaksana, aspek tahapan, dan aspek sistera. Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Faktor yang mendukung pelaksanaan yaitu (1) komunikasi yang intens antar pegawai maupun kantor pertanahan dengan masyarakat, (2) komunikasi melalui berbagai media, (3) kualitas dan kuantitas pelaksana di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta: (4) sikap terbuka terhadap perubahan dan perkembangan teknologi, dan (5) pelaksanaan kebijakan sertipikat elektronik sesuai SOP Faktor yang menghambat pelaksanaan yaitu (1) sistem error pada aplikasi SITATA yang menyebabkan proses validasi dan verifikasi tertunda, (2) budaya literasi masyarakat terhadap perkembangan sistem elektronik, dan (3) sumber daya anggaran yang berdampak pada terbatasnya penganggaran sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan sertipikat-el