Upaya PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam optimalisasi aset menghadapi berbagai tantangan termasuk aset yang berada di Eks Emplasemen Pare, Kediri. Pada komplek rumah dinas Eks Emplasemen Pare, terjadi permasalahan penguasaan aset yang berakibat pada tidak optimalnya BUMN dalam upaya pendayagunaan asetnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika penguasaan aset PT KAI (Persero) di Komplek Rumah Dinas Eks Emplasemen Pare dan mengetahui berapa potensi kehilangan pendapatan sewa yang seharusnya diperoleh PT KAI akibat permasalahan penguasaan aset. Metode yang digunakan adalah metode campuran yaitu metode deskriptif dan metode penilaian sewa berdasarkan data pasar Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan penguasaan aset di Eks Emplasemen Pare melibatkan masyarakat yang menempati aset sebagai penggugat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan PT KΑΙ (Persero) sebagai tergugat. Konflik disebabkan oleh kenaikan tarif sewa pada tahun 2014 dan terbitnya lima sertipikat hak pakai yang dianggap cacat hukum oleh masyarakat. Penanganan sengketa diawali di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dan Mahkamah Agung. Pada tingkat Mahkamah Agung gugatan masyarakat ditolak karena dianggap tidak memiliki hak gugat (legal standing) sebagai penyewa. Sedangkan akibat adanya permasalahan penguasaan aset total potensi kehilangan pendapatan sewa tahunan pada aset di komplek rumah dinas yaitu sebesar Rp.363.240.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).