Penelitian ini membahas implementasi pelaksanaan ganti rugi terhadap tanah kalurahan dalam proyek pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Jogja Solo, khususnya di Kalurahan Purwomartani. Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Fokus utama diarahkan pada analisis mekanisme pelaksanaan ganti rugi berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 serta identifikasi kendala dan solusi dalam praktiknya. Adanya kewenangan khusus Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam urusan pertanahan menyebabkan adanya perbedaan mekanisme yang berbeda dalam pengadaan tanah terhadap objek tanah kalurahan di DIY dan wilayah lain. Perbedaan tersebut berada pada tidak adanya pelepasan tanah dari pemilik yaitu Kasultanan, sehingga tanah kalurahan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan jalan tol namun tidak dilepaskan

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan dan wawancara mendalam terhadap instansi terkait, seperti DPTR DIY, Kantor Pertanahan Sleman, Pemerintah Kalurahan, serta warga terdampak. Penelitian ini mendeskripsikan dan juga memberi gambaran terhadap objek yang diteliti yaitu proses ganti rugi terhadap tanah kalurahan akibat dari pelaksanaan pembangunan jalan tol. Dalam penelitian ini metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mengetahui dan menggambarkan prosedur pelaksanaan ganti rugi terhadap tanah kalurahan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan, serta upaya yang dapat dilakukan oleh pihak terkait untuk mengatasi kendala dalam proses pelaksanaan ganti rugi tersebut

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ganti rugi tanah kalurahan berbeda dengan mekanisme pengadaan tanah pada umumnya. Tidak terjadi pelepasan hak atas tanah, melainkan dilakukan mekanisme sewa dengan skema pengembalian hak anggaduh dari kalurahan kepada Kasultanan, yang dilanjutkan dengan penerbitan Serat Palilah, appraisal nilai sewa, dan pemberian kompensasi (pisungsung). Kendala utama meliputi keterlambatan koordinasi dengan Kasultanan, ketidakpastian dasar hukum di awal proyek, dan dampak ekonomi terhadap penggarap. Adapun solusi yang muncul antara lain pembentukan tim koordinasi lintas lembaga, penyusunan prosedur berbasis keistimewaan DIY, serta pemberdayaan ekonomi warga terdampak. Penelitian ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara regulasi nasional dan karakteristik lokal dalam pengadaan tanah di wilayah keistimewaan seperti DIY