Aset desa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, pembelian dengan beban APB Desa, atau perolehan hak sah lainnya. Pengelolaan aset desa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki kebijakan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, yang diatur lebih lanjut dalam Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2017 mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Untuk merincikan Perdais tersebut, Pemerintah DIY mengeluarkan Peraturan Gubernar DIY Nomor 24 Tahun 2034 yang mengatur pemanfaatan tanah kalurahan dari Tanah Kasaltanan dan Kadipaten. Penganggaran kegiatan ini diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2023 senting Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan. Pelaksanaan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan untuk urusan pertanahan ini diterapkan di beberapa kalurahan, termasuk Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul, yang telah menjalankan program tersebut secara berkelanjutan sejak 2022 hingga 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan program BKK Pertanahan, mengidentifikasi kendala, serta bagaimaria solusi untuk menghadapi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur serta studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program BKK Pertanahan di Kalurahan Sidoharjo yang dilaksanakan sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 berkembang dengan positif, hal tersebut dicerminkan dari jumlah penerima manfaat, hasil panen, hasil penjualan, rata-rata pendapatan tambahan serta persentase keberhasilan tanam yang terus meningkat sejak tahun 2022 hingga tahun 2024.