Penelitian ini membahas mekanisme penyelesaian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XX & Desa Minabua, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada dasarnya harus menjamin peitsыр keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak. Dalam kasus ini terdapat 17 kepala keluarga yang berhak menerima ganti kerugian, namun hingga saat penelitian dilakukan, hanya 11 krpala keluarga yang telah menerima pembayaran. Sementara itu, 6 kepala keluarga lainnya belum mensenma ganti rugi karena belum torpernahinya kelengkapan administrasi, terutama terkait kepemilikan dan penguasa tanah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan dan kebijakan yang relevan. Haal penelitian menunjukkan bahwa proses pengadaan tanah dan pemberians ganti kerugian di wilayah ini mengalami berbagai kendala, di antaranya adalah keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan selama hampir empat tahun (2019-2023) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, lemahnya koordinasi antar instarsi, dan ketidaksesuaian antara ekspektasi masyarakat dengan besaran nilai ganti rugi yang ditetapkan. Salah sate alternatif penyelesaian yang digunakan pemerintah adalah mekanisme korsanyast, yaitu penitipan uang ganti rugi ke pengadilan, namun solusi ini belum sepenuhnya menjawab harapan masyarakat, terutama yang belum menyelesaikan proses verifikası alas bak

Perelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan transparansi, percepatan proses verifikasi administrasi, pendampingan hukum bags masyarakat, serta penguatan musyawarah sebagai upaya penyelesaian yang menjunjung asas keadilan, kepastian bokum, dan kemanusiaans. Hamil penelitian iru diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan pengadaan tanah di wilayah dengan karakteristik sosial dan hukum yang kompleks seperti Papua