Konflik yang terjadi dalam pengadaan tanah di Indonesia bukanlah fenomena yang baru, dipicu oleh beberapa faktor, seperti nilai kompensasi yang dianggap tidak memadai, nilai sakral tanah yang membuat pemilik hak enggan melepaskan tanah meskipun ditawarkan ganti rugi yang tinggi. Penetapan terkait besaran ganti kerugian dilakukan melalui kajian menyeluruh yang mempertimbangkan berbagai aspek, baik kerugian fisik maupun non fisik, yang timbul akibat pengambilan hak atas tanah. Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol khususnya di Desa Rimbo Panjang, ditemukan sebagian bidang tanah pada trase tol termasuk kawasan hutan produksi yang dapat di konversi, namun proses ini sempat terhambat karena belum adanya persetujuan untuk pelepasan kawasan hutan dan permasalahan lainnya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami dinamika pengadaan tanah di Desa Rimbo Panjang. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, adapun data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen, mencakup Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), laporan pelaksanaan pembangunan jalan tol, peraturan perundang-undangan terkait pengadaan tanah dan kawasan hutan, serta hasil penelitian sebelumnya. Analilsis diawali dengan pengumpulan dan pengorganisasian catatan lapangan, dilanjutkan dengan reduksi data untuk menyeleksi informasi yang relevan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa bidang tanah di Desa Rimbo Panjang pada ruas trase tol Pekanbaru-Bangkinang status kawasan pada wilayah tersebut terbagi menjadi 2 yaitu Areal Penggunaan Lain (APL) dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Ditemukan 31 bidang tanah yang memiliki bukti kepemilikan hak dan surat tanah yang sah.