Kepadatan penduduk mendorong meningkatnya kebutuhan akan lahan untuk berbagai keperluan, seperti tempat tinggal, kegiatan ekonomi dan fasilitas umum. Luas tanah yang tetap dan kebutuhammya s meningkat, akibatnya sebagian masyarakat memanfaatkan lahas dengan mendirikan dan menguasai tanah secara ilegal, wperti mendirikan bangunan di atas lahan yang tidak semestinya didirikan bangunan, misalnya bangunan di jalur kereta api. Lahan di area tersebut semestinya bukan diperuntukan untuk mendirikan namah atau bangunan lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi penguasaan dan pemanfaatan tanah di jalur kereta api Kelurahan Tegabejo dan mengetahui upaya PT KAI dalam pengendalian pengund pemanfaatan tanah di jalur kereta api. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian campuran, Peneliti menggunakan kajian yuridis empiris, pendekatan deskriptif dan spasial untuk mendukung metode yang digunakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) sejarah penguasaan tanah di RT 20, relokasi pada 1980-an secara adil dan disertai pemberian SHM sedangkan di RT 23 terdapat penguasaan ilegal atas lahan milik PT KAL Di RT lain, penguasaan terjadi secara turun-temurun. Penguasaan tanah di Rumaja, Rumija dan Ruwanja didominasi penguasaan oleh bukan pemilik Penguasaan tanah di Rumaja dan Rumija bertentangan Undang-Undang No. 23 Tahun 2007. Dari 123 bidang, sekitar 70% telah bersertipikat, namun sebagian berada dalam Rumaja dan Rumija. Secara yuridis, sertipikat tersebut tetap sah hingga dibatalkan secara resmi. 2) Pemanfaatan tanah didominasi untuk hunian dan kegiatan ekonomi. Hal ini melanggar ketentuan di zona Rumaja dan Rumija yang seharusnya steril dari aktivitas non-operasional kereta api. Di zuna Rewaja, pemanfaatan lebih fleksibel namun tetap dibatasi oleh aturan keselamatan 3) PT KAI melakukan pendekatan persuasif dalam penertiban dan

penghentian sistem sewa di zona larangan