Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembangunan desa berperspektif pro-poor melalui studi tata kelola tanah kas kalurahan (TKK) di Kalurahan Bangunkerto, Kapenewon Turi, Kabupaten Sleman. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa kemiskinan di perdesaan masih tinggi, sementara pengelolaan aset desa seperti tanah kas kalurahan belum optimal daları mendukung pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola tanah kas kalurahan di Bangunkerto mengacu pada Peraturan Kalurahan Bangunkerto No. 3 Tahun 2019 dan Pergub DIY No. 24 Tahun 2024. Tanah kas dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan non-portanian dengan sistem sewa tahunan. Meskipun dalam praktiknya ada alokasi lahan untuk masyarakat miskin, namun belum terdapat afirmasi kebijakan khusus yang memprioritaskan kelompok miskin secara sistematis. Penyewa miskin juga masih menghadapi keterbatasan akses modal, pelatihan, dan pendampingan usaha. Temuan juga menunjukkan adanya dilema antara optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tata kelola tanah kas kalurahan di Bangunkerto behan sepenuhnya berperspektif pro-poor. Meskipun ada upaya pemerintah kalurahan untuk mengakomodasi masyarakat miskin dalam akses lahan, namun belum diikuti oleh kebijakan afirmatif yang kust. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan melalui pendekatan partisipatif, sistem perlindungan sosial, dan integrasi program pemberdayaan ekonomi agar tanah kas kalurahan dapat menjadi instrumen efektif dalam pengentasan kemiskinan.