Pembingkaian Pembingkaian media terhadap kebijakan hak atas tanah dalam proyek strategis nasional berpengaruh signifikan terhadap persepai dan reapons masyarakat. Penelitian ini menganalisis bagaimana detik.coen dan kompas.com meanbingkai kebijakan pemberian Hak Guna Usaha (11GU), Hak Guna Bangunan (HCI), dan Hak Pakai dalam dua siklus bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis framing Robert Entman, ekonomi politik media, dan teori agenda setting, penelitian ini mengkaji sepuluh artikel berita dari kedua portal yang dipublikasikan antara Juli Oktober 2034. Temuan penelitian mengungkap perbedaan signifikan dalam pendekatan pembingkaian, di mana detik.com menunjukkan bias pro-government dengan mendefinisikan kebijakan sebagai solusi strategis dan merekomendasikan implementasi penuh, sedangkan kompas.com menampilkan bias kritis-analitis dengan membingkai sebagai isu kontroversial yang berpotensi bermasalah bukum dan merekomendasikan harmonisasi regulasi. Analisis aspek hukum menunjukkan detik.com meminimalisir isu kontroversial dan menerima justifikasi pemerintah, sensentara kompas.com menyoroti konflik norma, inkonsistensi hierarki, dan pelanggaran prinsip fungsi sosial tanah. Bias ini dipengaruhi struktur kepemilikan media, di mana kepentingan bisnis beragam CT Corp mendorong sikap pro-investasi detik.com, sementara fokus Kompas Gramedia pada media dan pendidikan memungkinkan independensi editorial lebih besar. Framing media menunjukkan dampak konkret terhadap respons masyarakat yang mengkonfirmasi teori agenda setting, di mana pembingkaian kritis kompas.com memicu respons terstruktur termasuk uji materiil UU No. 21/2023 ke Mahkamah Konstitusi (nomor perkara 166/PUU/PAN.MK/AP3/12/2024) dan mobilisasi masyarakat sipil yang mengadopsi terminologi media seperti "IKN for sale" dan "pelanggaran konstitusi." Penelitian menyimpulkan bahwa struktur kepemilikan media dan orientasi editorial berpengaruh signifikan terhadap pembingkaian kebijakan pertanahan, dengan Implikasi terhadap literasi hukum masyarakat dan kualitas diskursus demokratis, sehingga berkontribusi pada studi komunikasi publik dan memberikan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan.