Penyelesaian sertipikasi aset tanah milik Pemerintah Kota Bogor memiliki urgensi tinggi dalam menjamin kepastian hukum dan mencegah konflik kepemilikan yang berpotensi menghambat pembangunan daerah. Dari total 3.925 bidang tanah, hanya 1131 yang telah tersertipikasi, sementara sisanya belum memiliki legalitas formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan sertipikasi aset tanah Pemerintah Kota Bogor, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengevaluasi peran dan upaya Kantor Pertanahan Kota Bogor dalam mempercepat proses sertipikasi.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama meliputi kelengkapan dokumen yang rendah, ketidaksesuaian data fisik dan yuridis, klaim pihak ketiga, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kantor Pertanahan Kota Bogor berperan aktif melalui peningkatan koordinasi, optimalisasi layanan digital (seperti sertipikat elektronik dan Sistern Informasi Manajemen Aset Daerah), serta pembentukan tim teknis khusus.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi strategis bagi pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan dalam mewujudkan pengelolaan aset yang tertib, efektif, dan akuntabel. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung upaya peningkatan transparansi serta optimalisasi pemanfaatan aset publik demi kesejahteraan masyarakat