Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian merupakan fenomena yang marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Alih fungsi lahan dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur, permukimun, serta kawasan industri, yang menimbulkan dampak terhadap struktur somal dan ekonomi masyarakat setempat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pola alih funga lahan di Kecamatan Sukomoro dan bertujuan untuk mengetahui dampak alih fungsi lahan pertanian serhadap kondisi sosial ekimomi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh terhadap proses transformasi ruang dan dampaknya hagi kehidupan masyarakat lokal

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan mined method dengan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan spatial dan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan terpetani Citra pengolahan data spasial dan wawancara kepada masyarakat terdampak. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk

Hasil penelitian memunjukkan bahwa pola aliah fungsi lahan secara keseluruhan mengalami perubahan pola menglompok. Serta hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat dan perubahan jenis pekerjaan. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka mengalami penurunan perekonomian setelah kehilangan lahan pertanian sebagai sumber penghasilan utama. Selain itu, perubahan fungsia lahan juga menyebabkan berkurangnya intensitas kegiatan kemanal seperti gotong royong, serta timbulnya jarak sosial antara warga asli dan pendatang. Masyarakat yang mampu beradaptasi biasanya memiliki akses modal atau keterampilan untuk membuka usaha non-pertanian, sementara kelompok rentan cenderung terpinggirkan secara ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Sukomoro memiliki perubahan secara menglompok dan berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama dalam hal pendapatan, pekerjaan, dan relasi sosial. Adapun saran dari penelitian ini yaitu pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan pengendalian konversi lahan yang lebih ketat, serta menyediakan program pendampingan ekonomi dan pelatihan keterampilan bagi petani terdampak. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang partisipatif agar maryarakat dapat berperan aktif dalam proses perencanaan tata ruang