Pembangunan Jalan Lingkar Timur di Kabupaten Sukoharjo merupakan proyek strategis yang ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar arus distribus, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan regional. Namun, dalam implementasinya, proyek ini menghadapi berbagai kendala, Khususnya pada aspek pengadaan tanah. Permasalahan tersebut mencakup ketidakjelasan status hukum tanah, rendahnya partisipasi masyarakat, ketidak sesuaian antara kebijakan pusat dan daerah, hingga lemahnya koordinasi antarinstansi terkait Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikau kendala-kendala utama dalam proses pengadaan tanah pembangunan Jalan Lingkar Timur, serta merka strategis untuk mengatasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, stadi dokumen, dan observasi langsung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala teknis dan sosial menjadi faktor dominan yang menghambat percepatan proyek, seperti keberatan atas nilai ganti rap dan keterlambatan proses administrasi. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan komunikasi dengan masyarakat, pendampingan hukum, perbaikan tata kelola lintas sektor, serta penerapan asas-asas pengadaan tanah yang adil, transparan, dan partisipatif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan proyek-proyek sejenis di masa mendatang, serta memberikan kontribusi dalam pembemahan sistem pengadaan tanah di Indonesia