Transformasi layanan pertanahan berbasis digital merupakan strategi penting dalam menciptakan efisiensi dan transparansi tata kelola pertanahan. Peralihan dari sertipikat tanah analog ke elektronik, sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2023, menjadi salah satu langkah konkret menuju digitalisasi layanan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Malang yang telah ditetapkan sebagai kota lengkap, sehingga menjadi lokus strategis implementasi awal sertipikat elektronik

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan dan capaian alih media sertipikat analog ke elektronik melalui kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang dihadapi serta menyusun strategi. Metode yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan analisis SWOT, yang melibatkan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap proses teknis serta kebijakan yang berjalan.

Hasil penelitian menunjukkan capaian sigrafikan, di mana jumlah serupakat elektronik meningkat dari 2.97% (Juli 2024) hingga mencapai peringkat 110 nasional pada Maret 2025. Namun, pelaksanaan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana, SDM, dan resistensi pemohon. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas internal, permutakhiran teknologi, dan peningkatan pemahaman masyarakat sebagai bagian dari strategi keberlanjutan transformasi digital layanan pertanahan.