Kegiatan tukar menukar merupakan salah satu bentuk peralihan hak atas tanah yang melibatkan pemindahan hak dari sata pihak kepada pihak lain. Tukar menukar ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah adanya pihak yang memerlukan tarah untuk pembangunan kepentingan umum, Peraturan yang digunakan dalam kegiatan tukar memukar antara kalurahan dan masyarakat di Yogyakarta yakni Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Penelitian mi bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab dan akibat dari perbedaan tahapan maupun persyaratan serta pelaksanaan tukar tormokar tanah antara kalurahan dengan maryarakat yang bidang tanahnya bidang tanahnya "tercatat dalam buku Letter dan Tidak tercatat dalam buku Letter C di Kalurahan Trirenggo dan Sumbermulyo, Kabupaten Bantul Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bidang tanah tercatat dalam buku Letter C merupakan bidang yang memiliki keterangan tambahan di buku Letter C. Desa halwa sudah ditukarkan dengan bidang lainnya secara fisik. Sedangkan tidak tercatat dalam buku Letter C merupakan bidang yang belum memiliki keterangan tambahan dalam buku Letter C Desa apabila sudah ditukarkan dengan bidang lainnya secara fisik