Latar belakang penelitian ini didasarkan pada berbagai keluhan masyarakat terhadap layanan pertanahan yang cenderung lambat, rumit, tidak transparan, seria kurang akuntabel. Kondisi tersebut mendorong perlunya inovasi pelayanan publik yang lebih dekat, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalarn, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pejabat Kantor Pertanahan, kepala desa, serta masyarakat pengguna layanan. Fokus penelitian ini adalah pada kesesuaian implementasi layanan dengan regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan KaBPN RI No. 1 Tahun 2010, KEPMEN ATR/BPN No. 1339/SK-HK.02/X/2022, dan Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 2015.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan Mekepung Kebo memberikan dampak positif terhadap efisiensi waktu, kemudahan akses pelayanan, serta kepuasan masyarakat berdasarkan analisis tanggapan masyarakat menggunakan indikator kualitas pelayanan publik menurut Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy). Melalui pendekatan jemput bola menggunakan kendaraan mobil Mekepung Kebo, layanan penghapusan hak tanggungan (roya) dan perubahan status Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM) di bawah 600 m² dapat dilakukan langsung di kantor desa. Hal ini mengurangi hambatan jarak dan birokrasi yang berbelit.

Kemudian penilaian mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan yang dinilai dari hasil persentase skor tanggapan masyarakat berdasarkan Permen PAN-RB No. 1/2017. Secara keseluruhan, empat dari lima dimensi (tangibles, responsiveness, assurance, empathy) mendapat skor kategori "Sangat Baik" hingga "Baik" yang mencerminkan layanan Mekepung Kebo telah memenuhi sebagian besar harapan masyarakat.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala seperti keterbatasan jumlah SDM, ketidaktepatan waktu pelayanan, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dokumen persyaratan. Kantor Pertanahan telah mengupayakan solusi melalui peningkatan kompetensi petugas, digitalisasi layanan, sosialisasi aktif, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan desa