Hasil kegiatan pendataan TORA pada rangkaian program redistribusi tanah memiliki kontribusi dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria. Kegiatan pendataan ini dilakukan sebagai bagian dari penyediaan objek TORA melalui akema redistribusi tanah untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang mengusai tanah negara bebas namun tidak memiliki alas hak adat yang dapat dikonversi. Kondisi faktual lapang sering terjadi hasil pendataan yang tidak serual dengan kondisi reforma agraria yang diinginkan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan observasi lapang.

Hasil penelitian menunjukan bahwa tanah negara bebas yang dikuasai oleh masyarakat tersebut berasal dari kawasan hutan yang telah beralih fungsi menjadi lahan pertanian dan permukiman, dikuasai selama berturun turun tanpa memiliki alas bukti kepemilikan yang sah. Dari analisis hukum, subjek, dan spasial yang terdata telah memenuhi kriteria, sebagai penerima redistribusi tarah sesuai perpres 62 tahun 2023. Namun demikian terdapat beberapa subjek yang perlu dikaji dari aspek domisili dan statas pekerjaan. Secara spasial, tanah tersebut berada pada di luar kawasan hutan dan memiliki kondisi fitik yang mendukung untuk kegiatan pertanian, serta sesuai dengan RTRW

Pelaksanaan pendataan TORA terbukti memberikan dasar yang kuat dalam menghindari tumpang tindih kepemilikan dan permohonan hak oleh pihak yang tidak berhak, serta mendorong terciptanya keadilan agraria. Dengan demikian hasil pendatam TORA ini berdampak dalam mempercepat pelaksanaan reforma agraria dan penyediaan TORA yang tepat sasaran