Sengketa pertanahan merupakan salah satu persoalan yang kompleks dan sering terjadi di Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum atas hak atas tanah, pendaftaran tanah menjadi langkah penting, di mana gambar situasi memiliki peran sebagai dokumen administratif yang menggambarkan batas dan kondisi fisik bidang tanah, terutama dalam settipikat sementara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan keabsahan gambar situasi yang diterbitkan oleh Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Agraria, serta mengkaji kekuatannya sebagai alat bukti dalam proses pembuktian hak atas tanah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum gabungan antara normatif dan empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual Stadi kasus difokuskan pada Putusan No. 12/6/2024/PTUN.PLG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambar situasi dapat memiliki kedudukan hukum sebagai alat bukti pendukung yang dapat memperjelas objek sengketa. Dalam praktik peradilan, gambar situasi digunakan untuk menilai letak, batas, dan penguasaan fisik tanah yang disengketakan, dan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pertimbangan hakim.