Penelitian ini menganalisis kebijakan hak atas tanah pasca hencana hanjir bandang dan rencana tata ruang wilayah di Kota Ternate, khususnya di Kelurahan Rua Banjir bandang yang terjadi menyebabkan ketidakjelasan batas kepemilikan tanah, hilangnya bukti kepemilikan, dan perubahan status tanah dari hak milik menjadi tanah negara atau "tanah munah karena penetapan wilayah tersebut sebagai ma rawan bencana Kendisi ini mendorong pemerintah daerah dan Kantor Portanahan Kota Ternate untuk menerapkan kebijakan relokasi hagi korhan bencana ke Kelurahan Jambula. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kepemilikan tanah masyarakat terdampak banjir handang di Kelurahan Rus dan memahami penataan kepemilikan tanah yang dilakukan pasca bencana. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan lokasi penelitian di Kelurahan Rus, Kota Ternate Informan dipilth secara perposive, meliputi Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Ternate Kepala Seksi Survey dan Pemetaan, Kepala Kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permakiman dan Pertanahan, aparat Desa Kelurahan Kua, dan masyarakat terdampak di Kelurahan Rua. Hasil penelitian menyimpulkan hahwa masyarakat di Kelurahan Kua yang berada di kawasan terdampak tidak dapat lagi mengklaien hak atas tanah mereka karena penetapan Kelurahan Rua sebagai Zona Merah sesuai Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga telah menerbitkan Peraturan Walikota Ternate No. 34 Tahun 2011 yang mengatur pembangunan rumah relokasi bagi korban bencana dengan prinsip pemerataan dan keadilan dalam luas tanah dan fisik rumah yang disediakan.