Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan salah satu instrumen penting dalam pengaturan pemanfaatan ruang wilayah yang bertujuan untuk menciptakan tatanan ruang yang serasi dan berkelanjutan. Kota Pematangsantar sebagai kota berkembang yang mengalami dinamika pembangunan memberikan dampak terhadap perubahan penggunaan lahan yang seringkali tidak sejalan dengan peraturan tata ruang yang berlaku Penelitian int bertujuan untuk mengevaluasi proses penetapan Peraturan Menteri Agrarna/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 yang diterbitkan sebagai bentuk tidak tercapainya kesepakatan dalam penetapan revisi Peraturan Daerah mengenai RTRW Kota Pematangsiantar Di samping itu, penelitian ini juga menganalis kesesuaian antara penggunaan lahan eksisting dengan muatan pola ruang dalam RTRW tersebut, serta mengidentifikası faktor penyebab, dampak dan solusi terhadap ketidaksesuaian yang terjadi

Penelitian ini menggunakan metode campuran (mit method) dengan pendekatan perundang-undangan (staner approach) untuk menganalisis proses penetapan regulas, pendekatan spasial untuk mengevaluasi leesesuaian penggunaan lahan terhadap pola ruang dalam RTRW dan pendekatan deskriptif untuk mengidentifikasi faktor penyebab, dampak, serta solusi terhadap ketidaksesuaian yang terjadi

Hasil penelitian menunjukan bahwa proses penetapan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 merupakan langkah pemerintah pusat untuk memastikan keberlanjutan penataan ruang meskipun terjah deadlock dalam penetapan Peraturan Daerah Berdasarkan hasıl analisis spasual masih terdapat kesesuaian antara penggunaan lahan eksisting dengan muatan pola ruang dalam RTRW seluas 5.528,311 Ha dengan presentase sebesar 72,88% dan ketidak sesuaian seluas 2.057.48 Ha dengan presentase sebesar 27.12%. Faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian tersebut meliputi pertambahan penduduk, minimerya pengetahuan masyarakat terhadap makina penataan ruang, teknik perolehan data dan human error dalam pembuatan dokumen RTRW Dampak yang dapat terjadi akibat ketidaksesuaian tersebut meliputi terjadinya multitafsir dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang. terjadi kerusakan lingkungan, pengenaan sankas pelanggaran Solusi untuk mengatasi adanya ketidaksesuatan tersebut meliputi pemberian rekomendan permanfiatan ruang dengan memperhatikan penggunaan lahan eksisting dan dampak terhadap pemanfaatan ruang, sosialisasi tentang penataan ruang kepada masyarakat, revisi RTRW secara berkala, Pengawasan dan penegakan peraturan pelaksanaan penataan ruang yang ketat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kota Pematangsiantar dalam pengambilan kebijakan penataan ruang untuk mewujudkan penataan nuang yang efektif dan berkelanjutan