Penelitian ini mengkaji peran layanan Drive-Thru dalam optimalisasi pelayanan administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya jumlah permohonan layanan, yang menyebabkan antrean panjang, lamanya waktu penyelesaian, serta menurunnya kepuasan masyarakat. Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, layanan Drive-Thru dihadirkan sebagai inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan layanan Drive-Thru secara signifikan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan dengan mempercepat waktu tunggu dan menyederhanakan prosedur administrasi. Layanan ini juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui kemudahan akses, pengurangan interaksi fisik, serta peningkatan transparansi. Dari sisi internal, inovasi ini berdampak positif terhadap pengelolaan alur kerja, pembagian tugas, dan kinerja pegawai. Sementara itu, dari sudut pandang pengguna layanan, inovasi ini meningkatkan kenyamanan dan kepuasan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu atau mobilitas.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah hambatan dalam implementasinya, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta belum optimalnya sarana pendukung. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas pegawai, strategi sosialisasi yang lebih masif, serta penguatan sistem dan infrastruktur layanan. Secara keseluruhan, model layanan Drive-Thru memiliki potensi besar sebagai inovasi layanan pertanahan yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Inovasi ini sejalan dengan tujuan strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memodernisasi pelayanan publik serta meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat di sektor pertanahan.