Pelaku usaha di Indonesia kerap menghadapi tantangan umum dalam berinvestasi, seperti persoalan perizinan, pengadaan tanah, dan hambatan terkait regulasi. Pemerintah menanggapi hal ini dengan menerbitkan PP No. 24 Tahun 2018 yang kemudian diperbarui melalui PP No. 5 Tahun 2021, guna memperbaiki sistem perizinan melalui mekanisme Online Single Submission (OSS. Di Kota Surabaya sendiri, sistem OSS telah diterapkan dalam proses perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan usaha. Meski sistem ini telah diterapkan dalam perizinan KKPR di Kota Surabaya, namun pelaksanaannya masih menemui berbagai hambatan, baik darı instansi terkait maupun pelaku usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas dan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan layanan perizinan KKPR melalui aplikasi OSS di Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observası, dan telaah dokumen, yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk naratif dan gambar. Data yang diperoleh terdiri dari data primer (hasil wawancara dan observası lapangan) dan data skunder (dokuinen-dokumen yang ada di instansa terkait)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sistem OSS signifikan meningkatkan efisiensi layanan perizinan pemanfaatan ruang: (2) Kendala masih ditemui, seperti masalah teknis, kurangnya sosialisasi, rendahnya pemahaman SDM dan lemahnya koordinası antarınstansı, (3) Adapun solusi untuk menangani permasalahan meliputi peningkatan koordinasi, penyederhanaan perizinan, optimalisası OSS, edukası berkelanjutan, dan dukungan pemerintah.