Kebijakan Reforma Agraria oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk mengatasi permasalahan ketumpangan penguasaan tanah dan mengentaskan kemiskinan, Dalam konteks tersebut, dilaksanakanlah PPTPKH untuk pertama kalinya di Pulau Jawa di Kabupaten Banyuwangi Terbitnya. SK. 485/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023 (SK Pelepasan) untuk Provinsi Jawa Timur ditindaklanjuti dengan kegiatan Tata Batas, yang kemudian ditolak oleh masyarakat setempat. Meskipun terdapat resistensi masyarakat, penyediaan TORA tetap berjalan dengan terbitnya SK. 1004/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023 (SK Biru) untuk Kabupaten Banyuwangi Penelitian in mengkaji penyebab terjadinya resistensi masyarakat dan pelaksanaan redistribusi tanah untuk masyarakat yang berada di dalam Kawasan hutan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelusuran datanya dilakukan dengan cara menelusuri berbagai dokumen terkait proses redistribusi tanah dari Kawasan hutan, wawancara dengan pelaksana dan masyarakat di lapangan, dan observasi langsung di lokasi penelitian. Temuan pemulis menunjukkan bahwa, penyebab resistensi masyarakat disebabkan oleh kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas tanah pertaman milik masyarakat yang dikuasai tidak dilepaskan dari kawasan hutan, hanya sebagian, khususnya tapak rumah. Temuan lain mengkonfirması, ada indikası adanya unsur politik dan kesalahpahaman masyarakat terhadap kebijakan PPTPKH Kesalahpaharnan ini menyebabkan penolakan dan berakibat tertundanya pelaksanaan redistribusi yang sudah diagendakan oleh pemerintah di Desa Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Penolakan tersebut sebagai bentuk resistensi atas kebijakan yang oleh masyarakat dianggap tidak adil dan tidak berpihak pada petani dan masyarakat yang tinggal dalam Kawasan hutan.