Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengaturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 dalam penyelesaian permasalahan ganti rugi terhadap objek tanah kas desa yang terdampak proyek strategis nasional. Studi dilakukan pada pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar Metode yang digunakan adalah kualitatif pendekatan deskriptif dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pemberian ganti rugi dan pelepasan pada tanah kas desa yang menjadi obyek pengadaan tanah, permasalahan yang dihadapi dalam pemberian ganti rugi dan pelepasan tanah kas desa, serta upaya penyelesaian permasalahan tukar merukar berdasarkan Permendagri No. 3 Tahun 2024, Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Permendagri No. 3 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang cukup dalam upaya penyelesaian permasalahan tukar momukar pada tanah kas desa yang terdampak pengadaan tanah, dalam praktiknya masih terdapat hambatan lain sehingga realisasi belum dapat dicapai secara maksimal. Disarankan adanya monitoring dan evaluasi serta peran aktif semua pihak yang terlibat dalam upaya penyelesaian pemberian ganti rugi dan pelepasan tanah kas desa tundampak pengadaan tanah