Konflik penguasaan tanah sering terjadi antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan baik swasta maupun BUMN PT Pertamina (Persero) sebagai salah satu BUMN yang juga mengalami konflik serupa terkait penguasaan aset tanah Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kronologis konflik penguasaan aset tanah antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan PT Pertamina (Persero) di Kabupaten Banyuasin, mengetahui faktor penyebab utama/dominan terjadinya konflik dan memberikan alternatif solusi penanganan dan penyelesaian konflik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif Penelusuran data dilakukan dengan wawancara mendalam (In-depth Interview), observasi dan studi dokumen.

Kronologis konflik bermula dari penguasaan tanah oleh masyarakat sejak tahun 1955, PT Pertamina (Persero) yang mengakuisisi tanah tersebut dari PT Stanvac Indonesia pada 1970, tidak segera memperpanjang HGB yang berakhir pada tahun 1980. Administrasi pertanahan tidak dilakukan hingga tahun 2021 sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperjuangkan hak atas tanah yang mereka kuasai Faktor penyebab dominan/utama terjadinya konflik yaitu ketidaktertiban administrası pertanahan, tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan tanah, serta pemanfaatan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk kepentingan umum. Alternatif solusi penanganan dan penyelesaian konflik penguasaan aset tanah ini dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria Konflik penguasaan aset tanah ini perlu untuk segera dilakukan penyelesaian dengan kolaborasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat untuk memberikan solusi yang adil