Transformasi digital dalam administrasi pertanahan merupakan inisiatif strategis pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut adalah penerapan sistem pendaftaran tanah elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pendaftaran tanah elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Karu

Metode yang digunakan adalah survei kuantitatif dengan pendekatan deskriptif melibatkan 80 responden dari pemohon pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis. Penilaian kepuasan mengacu pada sembilan unsur pelayanan publik berdasarkan KEPMENPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017, yaitu: persyaratan, prosedur waktu, biaya, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, serta sarana dan prasarana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat tergolong baik, dengan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebesar 81.39. Unsur pelayanan dengan penilaian tertinggi adalah kecepatan layanan dan keramahan petugas, sementara aspek yang perlu ditingkatkan meliputi fasilitas pendukung dan mekanisme penanganan pengaduan.

Hasil penelitian ini merekomendasikan penguatan infrastruktur teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan layanan pertanahan elektronik di masa mendatang.