Perubahan ke arah digital seat inu sudah jadi hal yang tidak bisa dihindari, termasuk dalam urusan pertanahan. Pemerintah Indonesia, leswat Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN, telah mulai menerapkan berbagai layanan berbas digital, salah sahmya adalah Sertipikat Tanah Elektronik Langkah ini diambil untuk membuat layanan pertanahan jadi lebih cepat, transparan, dan punya kepastian hukum yang lebih jelas. Salah satu wilayah yang sudah mulai menerapkanerya adalah Kantor Perianahan Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Penelitian ini dilakukan untuk menggali lebih dalam bagaimana layanan sertipikat tanah elektronik dijalankan serta bagaimana persepsi masyarakat terhadap layanan ini di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Dari hasil yang didapat, terlihat bahwa walaupun kelijakan ini membawa dampak positif, masih ada jarak antara maksud dari kebijakan ini dengan pemahaman dan pandangan masyarakat. Karena itu, diperlukan cara komunikasi yang lebih baik serta peningkatan kemampuan teknis dari pihak pelaksana dan perngguna layanan agar digitalisasi di bidang pertanahan ini bisa berjalan dengan lebih lancar dan berkelanjutan.