Transformasi digital dalam pelayanan publik merupakan agenda strategis nasional. termasuk di sektor pertanahan melalui program alih media sertipikat dari analog menjadi elektronik. Penelitian ini menyajikan analisis mendalam mengenai pelaksanaan program tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini bertajuan untuk mengkaji secara kompechemil proses implementasi di lapangan, mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang menjadi pendorong dan penghanmbat menggunakan kerangka analisis SM (Man, Monary, Material, Method, Machine), serta merumuskan strategi peningkatan efektivitas berbasis analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities. Threats)

Hasil kajian menunjukkan bahwa proses alh media tidak berdiri sebagai layanan mandiri, melainkan terintegrasi secara pragmatis ke dalam alur pelayanan pertanahan rutin lainnya. Pelaksanaannya melalui tahapan yang ketat, dimulai dari verifikasi data

fisik (Pra SU-el) dan data yuridis (Pra BT-el) hingga pengesahan melahai Tanda Tangan Elektronik (TTE), Analisis 5M mengidentifikasi kekuatan pendorong utama yang berasal dari komitmen tinggi sumber daya manusia dan metode kerja internal yang adaptif Namun, implementasinya secara signifikan terkendala olch sejumlah faktor krussal tidak tersedianya alokasi anggaran khusus dari pemerintah pusat, kualitas data warisan (Argacy

data) yang sangat belum siap akibat masifnya tumpang tindih spasial dan tidak lengkapnya arsip fisik, jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan volume pekerjaan, serta kinerja sistem teknologi yang belum optimal yang ditandai dengan instabilitas server dan keterbatasan perangkat keras pendukung

Berdasarkan temuan tersebut, dirumuskan strategi berbasis SWOT yang merekomendasikan agar Kantor Pertanahan secara proaktif memanfaatkan soliditas tim internal untuk meraih dukungan kebijakan nasional dan memperluas kemitraan strategis. Pada saat yang sama, kelemahan fundamental seperti kualitas data dan keterbatasan sumber daya harus diatasi melalui kolaborasi dan dukungan teknis eksternal. Upaya ini diarahkan untuk mermitigasi ancaman sengketa pertanahan di masa depan sekaligus membangun dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan dan keandalan sistem sertipikat elektronik.