Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) sering menghadapi masalah terkait praktik mafia tanah. Menurut pakar hukum tanah Nurhasan Ismail, mafia tanah merupakan jaringan yang tampak wajar di permukaan, namun menyembunyikan tindakan ilegal yang menguntungkan pelaku dan merugikan ekonomi masyarakat. Mafia tanah beroperasi dalam ruang "Ada dan Tiada, di mana aktivitasnya berlangsung secara nyata dalam masyarakat dengan perilaku melanggar hukum, tapi juga terselubung rapi sehingga menghilangkan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kebijakan, dan sumber hukum lain. Hasil penelitian menyatakan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam memberantas praktik ini, melakukan digitalisasi dokumen, kolaborası dengan aparat penegak hukum dan peningkatan layanan publik. Menghadapi beberapa kendala akibat praktik mafia tanah yang terstruktur dan terorganisir melalui celah regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterlibatan oknum aparat penegak hukum. Oleh karena itu, solusi tegas diperlukan, termasuk reformasi regulası, peningkatan SDM, kolusi dengan Aparat Penegak Hukum, pengembangan layanan pengaduan online maupun offline. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran Kementerian ATR/BPN dalam memberantas mafia tanah demi tata kelola pertanahan yang transparan dan adil.