Mafia tanah merupakan individu, kelompok, ataupun organisasi yang menghambat jalannya tata kelola pertanahan yang berdampak merugikan masyarakat maupun negara. Dalam upaya menyelesaikan sekaligus mencegah praktik mafia tanah ini terjadi kembali diperlukan kajian mendalam terkait peran kantor pertanahan dalam menekan angka praktik mafia tanah, seperti halnya yang terjadi dalam kasus ini, yaitu pemalsuan sertipikat tanah di Kabupaten Bekasi oleh tersangka RD dan PS yang disinyalir merupakan buntut aksi mafia tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dalam menyelesaikan kasus mafia tanah serta apakah tindakan yang dilakukan oleh kantor pertanahan kabupaten bekasi untuk mencegah ngar kasus mafia tanah tidak terjadi kembali sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024

Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normauf-empirns yang melihat pendekatan sosial suatu instansi atau masyarakat dan analisa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui studi pustaka

Hasil penelitian menunjukan bahwa Kantor Pestanahan Kabupaten Bekasi telah menyelesaikan kasus mafia tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Memen ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 Di sisi lam, selain peran kantor pertanahan, peran Satuan Tugas Anti-Matia Tanah juga dilibatkan dalam penyelesaian kasus mafia tanah yang terjadi di Kabupaten Bekasi