Tinjauan dari Sudut Hukum Internasional dan Permasalahannya di Indonesia

Belakangan ini pembicaraan tentang perempuan dan hak asasi manusia (HAM) baik yang berkaitan dengan konsepnya maupun implementasinya dalam arti tuntutan kaum perempuan terhadap pemenuhan hak asasinya semakin menonjol. Pada pokoknya kaum perempuan di seluruh dunia merasa bahwa mereka belum sepenuhnya dapat menikmati hak-hak mereka karena belum terjamin dalam peraturan perundangan di negara mereka masing-masing ataupun karena secara de facto hak-hak mereka belum dilaksanakan. Selain itu yang tampak paling menonjol adalah upaya mereka untuk memasukkan perspektif perempuan dalam konsep HAM itu sendiri.

Perjuangan untuk memasukkan perspektif perempuan dalam konsep HAM ini didasarkan pada kenyataan bahwa pelanggaran hak asasi perempuan (women's human right) oleh struktur masyarakat yang patriarki di berbagai bidang kehidupan semakin dirasakan sangat tidak adil oleh kaum perempuan. Pembagian peran secara seksual yakni yang menempatkan perempuan di rumah (sektor domestik/privat) dan laki-laki di luar rumah (sektor publik) menyebabkan terbatasnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, sosial dan politik. Secara ekonomi ia menjadi sangat tergantung pada suaminya, dan kalau pun bekerja, ia tidak dipandang sebagai manusia yang utuh karena ia dianggap hanya sebagai pencari tambahan penghasilan keluarga. Akibatnya seringkali ia dianggap tetap berstatus lajang sekalipun ia telah menikah -- oleh karena itu ia tidak berhak menerima tunjangan-tunjangan (keluarga atau kesehatan) karena dianggap telah mendapatkannya dari suaminya.