Desa model adalah salah satu desa yang terpilih dari sekian banyak desa di seluruh Indonesia yang mendapatkan prioritas dalam penyelesaian konflik bagi masyarakat. Berdasarkan hasil seleksi Tim Roadmap Forest Tenure terpilihlah sepuluh desa yang menjadi desa percontohan dalam penyelesaian konflik tenural kehutanan atau konflik yang terjadi di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Dari sepuluh desa model teresebut tiga di antaranya menjadi pembahasan dalam buku ini.

Kita sedang menghadapi kenyataan bahwa terdapat sekitar 32.000 desa yang teridentifikasi berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Bulan Juli 2011 silam, berlangsung sebuah Konferensi Internasional mengenai tenurial, tata hutan dan kewirausahaan di Lombok yang didukung oleh Kementerian Kehutanan bersama belasan organisasi masyarakat sipil. Konferensi tersebut menghasilkan naskah Roadmap Forest Tenure Reform, yang belakangan sebagian isinya diadopsi masuk menjadi Rencana Makro Kehutanan tahun 2012.

Desa-desa yang masuk dalam kompilasi buku ini merupakan bagian dari potret desa model penyelesaian konflik kehutanan yang HuMa dan mitra-mitranya terlibat dalam prosesnya. Desa yang diajukan oleh HuMa pada mulanya mempertimbangkan ketersediaan data konfliknya di dalam database konflik HuMaWin yang kemudian ditindaklanjuti lewat Tim Kerja Forest Tenure.

Buku ini antara lain mengulas, di awal profil Dusun Ngrimpak, Desa Lowungu, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Masyarakat dusun Ngimpak saat ini sedang memperjuangkan hak atas tanah seluas 81 hektar yang diklaim Perhutani. Dan bagian kedua buku ini mengupas tentang profil Kasepuhan Citorek, di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Wilayah Kasepuhan Citorek diklaim secara sepihak dalam perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHK) lewat SK Menhut No. 175 tahun 2003. Bagian ketiga buku ini terdapat profil Nagari Guguk Malalo yang berada di dua kabupaten, yakni Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman, mereka berjuang untuk melawan PLTA.

Selamat membaca!