Daerah Istimewa Yogyakarta masih banyak ditemukan pemanfaatan tanah kas desa yang perizinannya belum sesuai dengan ketentuan yang mana terdapat pihak yang memanfaatkan tanah belum mendapatkan Surat Keputusan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atau sedang dalam proses pengurusan izin pemanfaatan tanah kas desa, sedangkan pihak tersebut telah memulai kegiatan pemanfaatan tanah bahkan dengan konstruksi fisik atau kegiatan operasional. Kondisi ini tentu dapat menimbulkan masalah tersendiri apabila proses administrasi belum dilakukan secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pemanfaatan tanah kas desa yang digunakan sebagai desa wisata Kampoeng Mataraman, mengetahui permasalahan yang dihadapi dan alternatif penyelesaian dalam pemanfaatan tanah kas desa sebagai desa wisata Kampoeng Mataraman, serta mengetahui dampak dari pemanfaatan tanah kas desa sebagai desa wisata Kampoeng Mataraman yang terhadap pemerintah desa dan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang mencakup pendekatan deskriptif untuk mengumpulkan dan menganalisis data, serta wawancara untuk mendapatkan data. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa ketertiban pemanfaatan tanah desa milik Kalurahan Panggungharjo sebagai Desa Wisata Kampoeng Mataraman belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, ditemukan permasalahan administrasi dan sosial ekonomi dalam pemanfaatan tanah desa tersebut yang tentunya akan diberikan beberapa alternatif solusi. Terdapat dampak dari pemanfaatan tanah desa tersebut, baik bagi pemerintah desa, maupun bagi masyarakat.