Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Pati dimulai pada tahun 2022, namun sampai dengan bulan Juli 2024 belum juga diterbitkan Peraturan Bupati tentang RDTR. Sesuai PP No. 21 Tahun 2021, penyusunan dan penetapan RDTR seharusnya maksimal 12 bulan. Penelitian ini bertujuan mengetahui kelengkapan persyaratan dalam penyusunan dan mekanisme yang sudah dilaksanakan dalam penyusunan dan penetapan RDTR di Kecamatan Pati, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan solusi.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini meliputi Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR), Pejabat Fungsional Penata Ruang pada Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan serta ASN di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan dan Pejabat Fungsional di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka.

Hasilnya menunjukkan bahwa persyaratan penyusunan RDTR sudah lengkap sesuai Peraturan ATR/KBPN Nomor 11 Tahun 2021. Mekanisme penyusunan telah mencapai tahap asistensi/klinik di Kementerian ATR/BPN Kendala yang muncul selama proses penyusunan dan penetapan RDTR adalah kendala Teknis dalam implementasi kebijakan WP Kecamatan Pati, keterbatasan data dalam penyusunan RDTR, kesulitan menentukan batas zona dalam rencana pola ruang. kesulitan menyelaraskan RTRW, kendala dalam penyusunan dan integrasi KLHS keterlibatan/partisipasi stakeholder dan SDM yang menyusun RDTR dan kendala dalam proses penetapan RDTR terkait dengan asistensi/klinik yang banyak koreksi dan pengaturan jadwal. Alternatif solusi yang mungkin untuk mengatasi kendala adalah kebijakan satu peta, percepatan teknik akuisisi dan penambahan SDM di bidang perpetaan di daerah dan tim asistensi peta di pusat, membentuk tim kerja khusus yang berfokus pada validasi KLHS. Anggaran dan SDM yang terbatas disarankan untuk melakukan efisiensi anggaran dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan mencari alternatif pembiayaan lain dari hibah swasta.