Aset daerah adalah potensi ekonomi yang mendasar dan merupakan sumber daya yang penting dalam menjalankan pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengelola wilayahnya sendiri. Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah memerlukan sistem penatausahaan yang mampu menyediakan pengaruh yang efektif atas aset-aset tersebut. Permasalahan aset tanah pada umumnya terlihat dari pengamanan yakni banyak tanah pemerintah yang belum bersertipikat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kondisi eksisting aset tanah, pengamanan aset tanah belum bersertipikat aspek administrasi, fisik dan hukum, kendala pengamanan aset tanah belum bersertipikat serta solusinya dan upaya pengamanan aset tanah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa aset tanah pemerintah daerah Kabupaten Kayong Utara berjumlah 1105 dengan jumlah bersertipikat 653 dan belum sertipikat 452, dengan kondisi eksisting disekitaran aset berupa kawasan pasar atau perdagangan jasa serta permukiman. Pengamanan aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara sudah dilaksanakan dengan baik namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pengamanannya. Kesimpulannya adalah pelaksanaan pengamanan aset tanah yang belum bersertipikat yang dilakukan oleh BKD meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum. Kendala pengamanan aset tanah yakni keterbatasan SDM, tanda papan nama kepemilikan, patok batas dan pagar pembatas masih ada yang belum terpasang, dan terdapat aset tanah yang diklaim oleh pihak lain serta tumpang tindih. Adapun upaya yang dilakukan adalah kegiatan inventarisası secara rutin, melakukan peninjauan Kembali dilapangan dan melakukan penjagaan serta mengumpulkan bukti kepemilikan untuk memenuhi persyaratan pensertipikatan.