Penelitian ini membahas problematika strategi dan solusi optimalisasi pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan bagi warga negara. Peralihan hak atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki dampak positif dan negatif terhadap legalitas, investasi, dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelayanan dinilai sangat baik, masih ada hambatan dalam pemahaman masyarakat dan proses pelayanan yang memakan waktu lama. Untuk mengatasi hambatan, solusi seperti penambahan SDM, pengadaan peralatan yang memadai, serta sosialisasi yang lebih intensif diusulkan.