Peningkatan kebutuhan akan tanah seiring pertumbuhan penduduk dan pembangunan mengakibatkan perubahan penggunaan tanah. Penataan ruang yang efektif sangat diperlukan untuk mencegah ketidaksesuaian dan mendukung pembangunan yang terarah. Pada kenyataannya, masih banyak terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian penggunaan tanah terhadap rencana tata ruang salah satunya yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kecamatan Mlati yang berada di wilayah peri urban yang mendorong banyaknya pembangunan sehingga perlu dilakukan penyesuaian antara penggunaan tanah dengan rencana tata ruang. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui ketidaksesuaian antara penggunaan tanah tahun 2023 dengan RDTR di Kecamatan Mlati, mengetahui faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian, serta dampak dan solusi ketidaksesuaian. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan analisis spasial.

Analisis yang dilakukan adalah melakukan tumpang susun (overlay) peta penggunaan tanah dengan RDTR untuk mengetahui besaran ketidaksesuaian antara penggunaan tanah dengan RDTR serta sebaran ketidaksesuaiannya. Metode kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terhadap informan serta observasi lapang. Hasil penelitian ini menunjukkan besaran ketidaksesuaian penggunaan tanah dengan RDTR pada lokasi penelitian ini adalah seluas 10, 585 Ha atau 0,371% dari total luas wilayah Kecamatan Mlati dan yang sesuai seluas 2841,965 Ha atau 99,629%. Sebaran ketidaksesuaian paling tinggi berada di Desa Sendangadi seluas 3,477 Ha, dan yang terkecil di Desa Sumberadi seluas 0,004 Ha. Faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian yaitu kebutuhan akan tempat tinggal yang didorong oleh peningkatan jumlah penduduk di setiap tahunnya, kondisi ekonomi, dan investasi yang terlalu cepat. Faktor lain yang mempengaruhi ketidaksesuaian yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penataan ruang serta ketidakpatuhan hukum terhadap peraturan yang berlaku. Ketidaksesuaian antara penggunaan tanah dan RDTR akan beresiko terhadap lingkungan dan ekosistem di sekitarnya. Alternatif solusi untuk mengatasi dampak tersebut yaitu pertimbangan terkait aspek lingkungan hidup dalam penataan ruang, pemberian insentif kepada penggunaan yang sesuai dan sanksi terhadap pelaku pelanggar tata ruang, serta pemberian sosialisasi terkait kepada masyarakat.