Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi merupakan salah satu Kantor Pertanahan yang memiliki jumlah permohonan pengukuran bidang tanah sporadik yang cukup tinggi kerena seringkali terjadi pemekaran wilayah yang menyebabkan bertambah luasnya administrasi tersebut sehingga menyebabkan terjadinya berkas permohonan yang tidak terselsaikan. Dalam rangka meminimalisir permasalahan pertanahan yang dapat ditimbulkan, maka implementasi terhadap PMNA No. 16 Tahun 2021 digunakan sebagai acuan terhadap pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral khususnya pada Pasal 19A, Pasal 19B, Pasal 43, Pasal 78, dan Pasal 79. Tujuna pada penelitian ini adalah mengetahui implementasi PMNA No. 16 Tahun 2021 pada proses administratif layanan permohonan pengukuran sporadik beserta dampaknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil temuan yang didapatkan pada penelitian ini yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi telah melakukan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada PMNA No. 16 Tahun 2021 yang meliputi pengesahan pemasangan tanda batas yang dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Pemasangan Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan; pelaksanaan kegiatan Tim PTKL; dan pelaksanaan kegiatan Pra Survei. Adapun dampak dari implementasi tersebut yaitu adanya jaminan kepastian hukum terkait pelaksanaan pengesahan pemasangan tanda batas; adanya kegiatan pemeliharaan data pertanahan yang menghasilkan data-data spasial yang terintegrasi; adanya mitigasi permasalahan pertanahan sebelum didaftarkan pada DI. 305; dan adanya kemudahan pada Petugas Ukur dalam melakukan koordinasi dengan pemohon.