Krisis pangan global menjadi isu krusial yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dengan populasi yang terus meningkat, tantangan untuk memenuhi kebutuhan pangan semakin besar, sementara lahan pertanian produktif terus mengalami konversi menjadi lahan non-pertanian. Upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menetapkan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Kemudian realisasi dari kebijakan tersebut berupa Keputusan Menteri ATR/Ka BPN No1589/SKHK.02.01/XII/2021 mengenai Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian antara Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dengan menyoroti dampak dari ketidaksesuaiannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu mix methods melibatkan analisis spasial, wawancara, studi dokumen, serta observasi lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total58.814,66 hektar LSD, sebanyak 47.367,36 hektar sesuai dengan RTRW, sementaral 1.447,3 hektar tidak sesuai. Setelah dilakukan verifikasi aktual, luas lahan yang sesuai menurun menjadi 44.880,13 hektar, dan luas yang tidak sesuai menurun menjadi 9.583,67 hektar. Dampak ketidaksesuaian LSD terhadap RTRW di Kabupaten Pati meliputi berkurangnya lahan produktif untuk produksi pangan, ketidakpastian dalam pemanfaatan lahan, dan penurunan luas LSD. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi dan peninjauan kembali LSD untuk memastikan keselarasan dengan pola ruang RTRW. Temuan ini penting untuk mendukung penyusunan Peta LP2B dan revisi RTRW Kabupaten Pati.