Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa luas RTH dialokasikan 10% untuk RTH privat dan 20% lainnya untuk RTH publik. Dalam hal ini Kota Yogyakarta juga wajib menyediakan RTH Publik dengan menggunakan lahan milik pemerintah kota. Pada bulan Agustus 2023, tercatat total area RTH publik Kota Yogyakarta sekitar 8,15% sedangkan untuk RTH Privat tercatat total area sekitar 15%. Keterbatasan lahan di Kota Yogyakartabmerupakan salah satu penyebab mengapa persentase RTH belum tercukupi. Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan upaya pemenuhan dengan melakukan pengadaan tanah untuk RTH.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana peralihan hak atas tanah RTH Publik Kepuh (2) Bagaimana pembangunan RTH Publik Kepuh (3) bagaimana pengelolaan dan dampak RTH Publik Kepuh terhadap masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengetahui peralihan hak atas tanah, pembangunan dan pengelolaan serta dampak RTH Publik Kepuh terhadap masyarakat sekitarnya. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa peralihak hak atas tanah RTH Publik Kepuh dilakukan melalui pengadaan tanah. Sebelum pengadaan dilakukan, masyarakat mengajukan proposal untuk diadakannya RTH Publik Kepuh di Kampung Kepuh Kelurahan Klitren. Untuk pembangunan RTH Publik Kepuh itu merupakan tanggung jawab dari DLH Kota Yogyakarta dengan sumber biaya APBD. Dampak positif dari RTH Publik Kepuh ini mampu menjadi penyaring udara, meningkatkan estetika, dan sebagai tempat bermain. Dampak negatifnya digunakan sebagai tempat untuk membakar sampah oleh masyarakat setempat.