Rencana kerja KLHK Tahun 2023 menargetkan realisasi pelepasan kawasan hutan untuk TORA seluas 126.268,63 ha. Rencana kerja tersebut bertujuan mewujudkan pengentasan kemiskinan melalui kegiatan reforma agraria. Oleh karena itu, dilaksanakan program PPTPKH Kabupaten Lamongan pada Tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan, sebagian wilayah kawasan hutannya telah dikuasai oleh masyarakat dan digunakan di luar kegiatan kehutanan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji implementasi kebijakan pelepasan kawasan hutan pada program PPTPKH, mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi implementasi, dan melakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana program telah sesuai ketentuan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen. Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara melakukan wawancara dan observasi. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder melalui studi kepustakaan dan dokumen. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan informan yang telah ditetapkan. Fokus utama dari wawancara yaitu terkait implementasi/pelaksanaan program PPTPKH, faktor- faktor yang memengaruhi pelaksanaan dan capaian kegiatan dan target untuk melakukan evaluasi.

Hasil penelitiannya menunjukkan, program PPTPKH telah dilaksanakan hingga kegiatan verifikasi dan kajian oleh Tim Terpadu. Faktor pendukung meliputi respon positif dan partisipasi masyarakat; dukungan pemda; koordinasi dan kerja sama tim cukup baik; dukungan pemerintah pusat; proses verifikasi terstruktur; dan komitmen serta sinergi antar stakeholder. Sedangkan faktor penghambat meliputi: SDM yang terbatas; keterbatasan waktu; keterbatasan anggaran; dan kurangnya pengetahuan pemohon. Evaluasi menunjukkan, meskipun perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai ketentuan tetapi masih terdapat hambatan berupa dokumen dan data subjek serta informasi lainnya kurang lengkap.