Konflik pertanahan merupakan perselisihan yang melibatkan individu, kelompok, atau bahkan institusı, yang memperebutkan kepemilikan atau penggunaan lahan. Persoalan inı umumnya muncul akibat semakin terbatasnya lahan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ketidakjelasan hukum terkait penguasaan tanah menjadi akar utama dari konflik ini. Berbagai pihak yang mengklaim berbeda atas tanah, tanpa adanya dasar hukum yang jelas, seringkali memicu konflik penguasaan lahan. Salah satu permasalahan tanah garapan di Kabupaten Bogor yang ingin diselesaikanpermasalahannya yaitu lokasi plotting tanah Pemerintah Kabupaten Bogor yang berada di Kecamatan Tamansari dengan luasan wilayahnya kurang lebih mencapai 100 Ha. Tujuan dari penelitian ini salah satunya yaitu untuk mengetahui latar belakang yang mendorong masyarakat dalam menguasai tanah Pemerintah Kabupaten Bogor yang berasal dari Eks HGU PTPN VIII. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yang mana metode ini bertujuan untuk mengajak para peneliti berpikir tidak hanya tentang masalah normatif atau teknis hukum dalam peraturan, tetapi juga fenomena sosial yang berkaitan dengan perilaku manusia antara masyarakat yang unik dan menarik untuk ditelitı. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lahan Plotting milik Pemerintah Daerah yang sebagian telah dikuasai oleh masyarakat akan dibagi secara adil yaknı 50% untuk masyarakat dan 50% sisanya untuk lokasi permohonan PSU Pemda. Kemudian, latar belakang yang mendorong masyarakat untuk menguasai lahan tersebut juga dapat dilihat dari adanya faktor historis, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor politik.