Perkembangan objek wisata pantai di Kabupaten Gunungkidul berpotensi merusak lingkungan sehingga memerlukan adanya pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang. Objek Wisata Teras Kaca dibangun pada tahun 2018 merupakan salah satu wisata di Kabupaten Gunungkidul yang melanggar rencana tata ruang dengan melakukan aktivitas pembangunan fisik di zona sempadan pantai. Hal ini seharusnya terdapat upaya penertiban pelanggarannya, akan tetapi hingga kini belum ada sanksi yang diberikan atas pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari upaya pengendalian dan penertiban di objek wisata mi serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasiannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif dan

analisis Strenghts. Weakness, Opportunity, dan Threats untuk merumuskan strateginya. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara mengenai implementasinya dan observasi mengenai pemanfaatan ruangnya. Selain itu, dilakukan juga pengumpulan data sekunder berupa dokumen, literatur, dan peraturan sebagai data pendukung. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa instrumen yang sudah diterapkan yaitu peraturan zonasi dan perizinan. Sedangkan, instrumen mengenai insentif dan disinsentif, penilaian KKPR serta pernyataan UMK, penilaian perwujudan RTR, pemberian sanksı, serta penyelesaian sengketa belum diterapkan. Faktor pendukung dalam implementasinya yaitu terdapat beberapa peraturan yang digunakan sebagai pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan semangat pelaksana pengendalian cukup tinggi. Faktor penghambat dalam implementasinya yaitu terbatasnya anggaran dan SDM yang dimiliki serta peraturannya belum bersifat operasional.

Upaya pengendalian pemanfaatan ruang terhadap Objek Wisata Teras Kaca belum dilaksanakan secara optimal sehingga diperlukan adanya strategi agar kebijakan ini dapat tetap dilaksanakan. Strategi sebagar alternatif penyelesaian implementasi tersebut dapat dilakukan dengan cara perumusan regulası, penambahan SDM, pengalokasian anggaran APBD, dan perumusan sanksi bagi pelaksana pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan perundangan.