Kegiatan pengadaan tanah Normalisasi Sungai Ciliwung JI. TB Simatupang Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Kampung Melayu Kota Administrasi Jakarta Timur didasarkan oleh keperluan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) yang melimpahkan tugasnya kepada Dinas Sumber Daya Air (DSDA) yang kemudian DSDA berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan untuk melakukan tahapan pengadaan tanah secara profesional. Pengadaan tanah Normalisasi Sungai Ciliwung JI. TB Simatupang Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Kampung Melayu Kota Administrasi Jakarta Timur tersebut dilaksanakan sejak tahun 2014 yang hingga saat ini masih berjalan dan belum selesai. Pelaksanaan pengadaan tanah Normalisasi Sungai Ciliwung mengalami keterlambatan. Keterlambatan pelaksanaan pengadaaan tanah disebabkan oleh kendala yang terjadi selama proses pengadaaan tanah. Pelaksanaan pengadaaan tanah yang terlambat mengakibatkan pembangunan proyek Normalisasi Sungai Ciliwung berupa dinding turap beton atau sheetpile terhenti dan terhambat.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dasar hukum yang digunakan, progres pelaksanaan, faktor penghambat, dan memberikan alternatif penyelesaian hambatan pengadaan tanah Normalisasi Sungai Ciliwung di Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Wawancara yang dilakukan adalah dengan mewawancarai Pelaksana pengadaan tanah Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, Dinas Sumber Daya Air (DSDA) selaku Instansi yang memerlukan tanah, dan Pihak yang berhak. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari studi dokumen yaitu. Regulasi pengadaan tanah, Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), dan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Normalisasi Sungai Ciliwung. Selain itu, dalam penelitian ini dilakukan analisis sosio legal. Analisis sosio legal merupakan analisis dengan menggabungkan berbagai aspek disiplin ilmu, yaitu ilmu sosial dan ilmu hukum untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam suatu kegiatan.

Hasil penelitian yang didapatkan adalah pelaksanaan pengadaaan tanah Normalisasi Sungai Ciliwung sudah sesuai dengan ketentuan pengadaan tanah yaitu, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2021, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021. Kecuali, dalam tahap perencanaan isi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang dibuat tidak sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. Progres pelaksanaan pengadaan tanah Normalisasi Sungai Ciliwung di Jakarta Selatan sampai dengan bulan April tahun 2024, masih dibawah 50% banyak bidang tanah yang belum dibebaskan. Faktor penghambat pelaksanaan pengadaan tanah Normalisasi Sungai Ciliwung di Jakarta Selatan yaitu mengenai. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang buruk, Anggaran Pengadaan Tanah tidak memadai, Sengketa tanah, dan Kelengkapan Dokumen, Proses Persyaratan, serta Informasi. Solusi yang diberikan terkait penghambat pelaksanaan pengadaan tanah Normalisasi Sungai Ciliwung di Jakarta Selatan yaitu, Memperbaharui Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dengan melakukan perencaanan yang detail serta memperpendek luas lokasi pengadaan tanah menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia, Menyelesaikan permasalahan sengketa tanah secara bertahap. Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat dengan bantuan perangkat desa, dan Melakukan peningkatan kualitas pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.