Pembangunan dan ketahanan pangan merupakan dua hal yang harus beriringan namun juga bertolak belakang, sehingga perlu diatur sebuah sistem yang dapat menyelaraskan kedua hal tersebut. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan RTRW sebagai pedoman pembangunan wilayah dan LSD sebagai pengendali alih fungsi lahan sawah demi mendukung ketahanan pangan nasional. LSD diamanahkan untuk menjadi bahan dalam penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTRW, hal ini juga berlaku pada penyusunan RTRW Kabupaten Banjarnegara. Dengan ditetapkannya RTRW Banjarnegara tentu akan berpengaruh terhadap proses pemanfaatan ruang khususnya pada pelaksanaan pelayanan pertanahan dan pelayanan perizinan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implikasi penetapan RTRW Kabupaten Banjarnegara terhadap pelaksanaan pelayanan pertanahan dan perizinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran dengan pendekatan spasial. Pendekatan spasial yang digunakan adalah tumpang susun (overlay) untuk mengetahui kesesuaian RTRW Kabupaten Banjarnegara dengan LSD dan dilanjutkan dengan uji korelasi Theta Wilcoxon. Berdasarkan analisis kualitatif dengan wawancara diketahui bahwa RTRW Kabupaten Banjarnegara memberikan pengaruh cukup tinggi terhadap proses pelaksanaan pelayanan dan perizinan yang didukung dengan nilai uji korelasi Theta Wilcoxon sebesar 0,61.