Seiring perkembangan zaman, kebutuhan akan informasi semakin meningkat. Salah satunya adalah kebutuhan akan informasi pertanahan. Untuk memperoleh informasi pertanahan yang valid dan lengkap, diperlukan data-data dari berbagai instansi yang berkaitan dengan pertanahan maupun non pertanahan yang data tersebut telah disinkronkan. Namun, karena masih adanya egosektoral pada masing-masing instansi, mengakibatkan informasi pertanahan yang dibutuhkan masih belum sinkron. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Untuk mengatasi kendala tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membangun basis data pertanahan desa yang valid dan lengkap agar memiliki multiguna layanan dan mewujudkan tertib administrasi pertanahan desa yang berbasis bidang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif (metode campuran). Data-data pertanahan diperoleh dari beberapa instansi yaitu Kantor Pertanahan, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata (DISBUDPORAPAR), Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP), Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP), Desa Janti, dan hasil dari survei lapangan dengan memanfaatkan aplikasi ArcGIS Survey123 untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data tersebut dengan melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data-data tersebut dianalisis dengan melakukan analisis data kuantitatif dan data kualitatif dengan analisis spasial dan non spasial dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geospasial (SIG) serta dilakukan analsis deskriptif. Pembangunan basis data pertanahan multiguna dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Hasil akhir dari pembangunan basis data pertanahan multiguna ini berupa softfile dengan format shapefile. Dengan adanya basis data pertanahan multiguna tersebut berdampak pada tertibnya administrasi pertanahan di Desa Janti serta hasil akhir tersebut dapat dimanfaatkan dalam pembuatan peta tematik bidang tanah (PTBT) yang dapat dimanfaatkan oleh multipihak dalam pembaruan data maupun sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan, terutama Pemerintah Desa Janti dalam upaya mengoptimalisasikan lahan tanah kas desa (TKD). Pembangunan basis data pertanahan multiguna juga dinilai sangat baik dari berbagai pihak.