UUPA Pasal 15 menjelaskan bahwa setiap orang yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah berkewajiban memelihara tanah dan mencegah kerusakannya, namun ada beberapa orang yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga menimbulkan konflik agraria. Berdasarkan KPA dalam Catatan Akhir Tahun 2023 menjelaskan bahwa selama tahun 2015 sampai 2023 terdapat 2.939 konflik agraria, salah satunya mengenai masalah status kepemilikan HGU. Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah dengan jumlah konflik terbanyak yaitu 60 konflik agraria. Salah satunya yaitu konflik penguasaan dan pemilikan tanah bekas HGU terletak di Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar dengan nama pemegang hak PT Kismo Handayani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana riwayat konflik, mekanisme, kendala dan solusi dalam penyelesaian konflik serta pengelolaan akses pasca redistribusi tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan mendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa konflik yang terjadi antara PT Kismo Handayani dengan masyarakat Desa Soso dilatarbelakangi oleh tidak terealisasinya ketentuan dari SK Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 49/Ka/64 dan ketidakpastian akan status hak tanah perkebunan. Upaya penyelesaian konflik didukung oleh Bupati Blitar dengan membentuk 2 tim yaitu Tim GTRA Kabupaten Blitar dan Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan atau Sengketa Bidang Pertanahan Kabupaten Blitar. Upaya penyelesaian konflik berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan dilakukan melalui penataan aset (redistribusi tanah) kemudian dilanjutkan penataan akses.