Pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas hidup menyebabkan peningkatan kebutuhan dasar, terutama perumahan. Harga rumah yang terus meningkat makin mempersulit masyarakat, terutama di kawasan perkotaan seperti Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang mengalami perkembangan pesat. Konstitusi 1945 menjamin hak atas tempat tinggal yang layak, namun banyak individu kesulitan memenuhi hak ini karena harga properti yang tinggi.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami sistem KPR dari perspektif berbagai pihak, termasuk bank, pengembang, dan pemerintah, melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme KPR, mengidentifikasi masalah seperti kredit macet dan legalitas, serta menawarkan solusi seperti penilaian kredit yang ketat dan pengawasan regulasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu sistem KPR diminati masyarakat Purworejo karena beberapa alasan yaitu kemudahan memiliki rumah tanpa harus membayar lunas, memberikan kepemilikan rumah pribadi tanpa harus menyewa, harga tanah yang semakin tinggi, dukungan kebijakan pemerintah mempermudah akses KPR, KPR menawarkan fleksibilitas pilihan bank dan skema pembayaran, proses relatif cepat dan efisien dengan banyak pilihan perumahan, membantu mengatasi backlog perumahan dan memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Mekanisme KPR melibatkan pengembang dan konsumen dengan tahapan legalitas, perizinan, pemilihan rumah dan pembiayaan. Masalah utama KPR di Purworejo termasuk kredit macet, jual beli di bawah tangan, perizinan, serta masalah fasum dan fasos. Solusi masalah KPR meliputi analisis kredit ketat, edukasi pengguna, pengawasan pengembang, sanksi, dan kerjasama pemangku kepentingan.