Kebijakan Satu Peta merupakan arahan strategis pemerintah untuk mensukseskan pembangunan nasional untuk menjawab permasalahan banyaknya tumpang-tindih penggunaan lahan yang menghambat pertumbuhan ekonomi karena tidak adanya kepastian penyediaan lahan untuk investasi pembangunan. Upaya pemerintah dalam mencapai kebijakan satu peta diimplementasikan dengan pemutakhiran sistem referensi koordinat menjadi SRGI2013. Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam menjalankan tugas pendaftaran tanah dengan memanfaatkan teknologi wahana udara guna membuat suatu peta dasar pertanahan sebagai landasan dalam perletakan pemetaan bidang tanah dalam bentuk peta foto yang direferensikan pada SRGI2013 sebagai rangkaian dalam kegiatan pendafaran tanah. Memperhatikan fenomena itu, terdapat suatu pertanyaan akibat penyelenggaraan peta dasar yang dilakukan secara sporadik/satu-persatu berdasarkan kebutuhan, maka diperlukan pengujian akurasi dan uji perbedaan terhadap peta dasar pertanahan untuk melihat perbedaan posisi pada peta dasar dan koordinat hasil pengamatan statik yang terikat pada SRGI2013.