Warkah pertanahan merupakan dokumen penting yang sangat fundamental dalam pertanggungjawaban administrasi di bidang pertanahan. Warkah pertanahan menjadi alat pembuktian data fisik dan data yuridis atas bidang tanah yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran tanah sehingga keberadaannya harus tetap utuh selama bidang tanahnya masih ada. Bencana banjir yang menimpa Kantor Pertanahan Kota Bekasi mengakibatkan warkah pertanahan milik kantor tersebut rusak. Rusaknya warkah pertanahan menempatkan kantor tersebut ke dalam permasalahan serius karena berpotensi tidak terpenuhinya aspek hukum dan aspek administrasi sebagai alat pembuktian. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pemulihan terhadap warkah pertanahan yang rusak akibat bencana banjir.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui (1) faktor penyebab rusaknya warkah pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi, (2) upaya pemulihan warkah pertanahan yang rusak, dan (3) kepastian hukum dalam pendaftaran tanah yang ditimbulkan oleh tidak dapat dipulihkannya warkah pertanahan yang rusak. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada informan dan studi dokumen dari beberapa pustaka dan peraturan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rusaknya warkah pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi bukan hanya disebabkan oleh bencana banjir, namun ruang penyimpanan arsip Kantor Pertanahan Kota Bekasi yang belum memenuhi idealita atau kriteria standarisasi sarana dan prasarana menjadi penyebab lainnya. Menanggapi hal tersebut, Kantor Pertanahan Kota Bekasi bersama dengan perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat, dan Arsip Nasional Republik Indonesia melakukan restorasi sebagai upaya pemulihan warkah pertanahan yang rusak akibat bencana banjir tersebut. Akan tetapi, tidak semua warkah pertanahan yang rusak akibat bencana banjir tersebut dapat dilakukan pemulihan. Sebagian besar warkah pertanahan yang rusak harus dilakukan pemusnahan karena kondisi fisiknya yang cukup parah. Akhir dari proses pemusnahan diikuti Berita Acara Pemusnahan yang merekam dan menjadi bukti bahwa pelaksanaan pemusnahan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku sehingga berita acara tersebut dapat dihadirkan sebagai alat bukti di pengadilan. Jadi, Berita Acara Pemusnahan digunakan untuk mempertahankan eksistensi warkah pertanahan pascabencana dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah.