Penelitian ini bertujuan untuk meneliti problematik dan solusi dari para pihak dalam menangani permasalahan penyelesaian penguasaan tanah dan mekanisme penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan berdasarkan Perpres Nomor 88 Tahun 2017, serta meneliti. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam implementasi Perpres tersebut, seperti tumpang tindih kebijakan dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Temuan ini menegaskan pentingnya penyelarasan kebijakan dan peningkatan kerjasama antar lembaga untuk menyelesaikan masalah penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bahwa sebagian besar kawasan yang diteliti adalah hutan lindung dan kawasan satwa alam laut yang terjaga, yang memerlukan perlindungan khusus. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang permasalahan penguasaan tanah dan memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih efektif.